Istri Selalu Taat Pada Suami, Haruskah?

[Ruang Opini]
Oleh Zulfatun Ni’mah*

Pada saat tulisan ini dibuat, Pusat Studi Gender STAIN Tulungagung sebagai bagian dari jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan baru saja menerima pengaduan masyarakat tentang sebuah kasus hukum yang dialaminya.

Seorang perempuan, sebut saja namanya Bunga, menceritakan bahwa ia telah menggugat cerai suaminya dan tiga bulan lalu perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Akta cerai sudah ditangannya. Ihwal perceraiannya adalah ia ditelantarkan suaminya berbulan-bulan, setelah itu suaminya itu menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijinnya. Sebelum proses perceraian selesai, ia diusir suaminya dari rumah tinggal mereka dan kini tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan mantan suaminya tinggal di kota istri barunya.

Yang ia persoalkan adalah tanah yang dibeli dan rumah yang dibangun sewaktu mereka masih terikat dalam perkawinan, saat ini ada dalam penguasaan pemilik tanah asal yang menjual tanah itu kepada mereka lima tahun yang lalu, yakni kakak ipar mantan suami yang kebetulan pejabat desa. Bunga bermaksud mengambil haknya atas rumah dan tanah itu yang diklaimnya sebagai harta bersama dengan mantan suamniya, namum belum dibagi.

Bunga telah meminta bantuan kepada beberapa pihak untuk dapat mengambil haknya atas rumah itu, yakni sebesar 50 % dari total nilai rumah dan bangunan sesuai dengan hukum harta perkawinan. Kepada pihak yang menguasai bangunan tersebut, ia sudah mencoba bicara baik-baik agar diberikan haknya. Namun bukannya dikabulkan, melainkan caci maki dan hinaan sebagai peminta-minta malah ia terima.

Sempat si penguasa rumah itu, menawari uang 20 juta sebagai harga beli atas rumah itu, tetapi Bunga menolak dengan alasan tidak sesuai harga pasaran. Meskipun, sudah betahun-tahun Bunga menempati rumah itu dan nyata-nyata ia yang membangun dengan biaya bersama suaminya, tetapi secara hukum ternyata ia tidak memiliki bukti apapun atas kepemilikan rumah dan tanah tersebut yang mestinya dapat dipakai untuk mengambil hak atas harta bersama tersebut.

Ihwal lemahnya kedudukan Bunga adalah karena pada saat ia membeli tanah itu dari kakak iparnya, tidak dituangkan dalam perjanjian otentik, yakni akta jual beli sehingga sertifikat tanah itu masih atas nama pemilik lama. Tidak ada pula kuitansi atau bukti lain yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah pindah kepemilikan. Ironisnya, tiadanya bukti apapun tersebut dikarenakan ia mematuhi kata-kata suaminya.

Ketika jual beli itu dilangsungkan, dan Bunga berinisiatif memanggil kepala desa serta meminta bukti telah terjadi jual beli, suaminya memarahinya dengan alasan merasa terhina karena istrinya tidak mempercayai saudaranya. Atas nama kewajiban mematuhi suami yang diyakini sebagai bagian dari kewajibannya, Bunga mengurungkan niat membuat bukti transaksi. Sekarang, pada saat perkawinannya berakhir di meja pengadilan, konsekwensi atas kepatuhannya tersebut harus ditelan dengan rasa yang sangat pahit. Ia terpental tanpa harta sedikitpun termasuk sepeda motor yang diatasnamakan dirinya sudah dijual secara ”pretelan” oleh suaminya.

Istri wajib menaati segala perintah dan peraturan yang ditetapkan suaminya. Demikianlah doktrin yang diketahui, diterima dan diyakini oleh sebagian besar perempuan. Doktrin ini menjadi sangat kuat diyakini bahkan dapat dikatakan menjadi rukun iman ke-7 bagi perempuan, khususnya perempuan muslim karena diambil dari sumber yang dianggap sangat kuat, yakni Al Quran dan Hadis.

Dalam wacana keislaman, penyajian doktrin bahwa istri wajib taat pada suami disajikan sangat intensif, baik dalam lingkungan pesantren, buku-buku pernikahan, media massa, pengajian-pengajian umum maupun pengajian yang dimaksudkan sebagai nasehat perkawinan dalam acara resepsi pernikahan. Maka, tidak mengherankan jika hasil dari indoktrinasi itu adalah mengakar kuatnya keyakinan bahwa hanya istri yang taat pada suaminya yang berhak menyandang predikat sebagai istri yang ideal, yakni istri salihah, selanjutnya hanya istri yang salihah yang mempunyai tiket merasakan nikmatnya surga kelak di akhirat.

Doktrin tentang kewajiban istri menaati suaminya, sejatinya sudah diberi pengecualian, yakni jika suami memerintahkan kemaksiatan maka istri tidak terikat perintah untuk mematuhinya. Akan tetapi, tafsir dari kata kemaksiatan ini masih terlalu sempit. Kemaksiatan baru dipahami sebatas pelanggaran terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya, terutama yang bersifat hubungan langsung dengan Allah, seperti jangan mendirikan salat, jangan berpuasa Ramadhan, jangan berzakat dan sejenisnya. Menurut hemat penulis, hal-hal lain yang bersifat membahayakan kepentingan diri si perempuan mestinya juga dipahami dalam pengecualian. Mengapa demikian? Karena Islam memberi penghormatan sangat tinggi terhadap upaya perlindungan lima hal, yaitu nyawa, harta, agama, akal dan keturunan. Maka dalam konteks persoalan Bunga, mengabaikan perintah suami untuk menghormati saudaranya dengan cara tidak membuat bukti transaksi jual beli tanah secara tertulis harus dipahami sebagai melawan kemaksiatan. Perlawanan demikian wajib hukumnya sebagai upaya melindungi harta dan harkat perempuan yang diperintahkan oleh Islam. Nilai wajib dalam hal ini muncul sebagai pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang mengarah pada kerusakan, seperti perselisihan dalam keluarga dan terlantarnya anggota keluarga.

Fakta dalam kasus Bunga memperlihatkan bahwa ancaman bahaya itu sudah nyata-nyata terjadi. Secara sosial, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kakak iparnya yang kebetulan pejabat berpengaruh. Hukum yang seharusnya mampu melindunginya dari penjajahan pihak lain, harus bertekuk lutut karena tidak ada alat bukti yang memperkuat kedudukan hukum Bunga. Ia terpental dari rumahnya sendiri, lalu diri dan anaknya terlantar, harus menanggung utang pula atas pembangunan rumahnya yang belum lunas. Betapa ia dalam kondisi terzalimi, tetapi hukum dunia tidak bisa menolongnya, kecuali jika si penguasa rumahnya mau berbaik hati dan berubah pikiran untuk mengembalikan harta Bunga yang dirampas secara semena-mena.

Belajar dari kasus yang dialami Bunga, sebagai masyarakat modern yang urusannya makin kompleks, serta karakter orang yang makin beragam, setiap perempuan perlu memperkuat dirinya dengan pengetahuan dan pembangunan kemampuan diri agar mampu melindungi kepentingannya dari tindakan zalim pihak lain. Kepatuhan terhadap suami harus dibarengi dengan kemampuan mengkritisi pemikiran dan perintah suami apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai yang harus ditegakkan. Jika belum, istri sepenuhnya memiliki hak bersuara dan bertindak di luar yang diperintahkan atau diijinkan suaminya.

Prasyarat untuk dapat berpikir kritis adalah kemauan untuk senantiasa menambah pengetahuan tentang berbagai hal, agar memiliki referensi tentang mana yang layak diikuti dan mana yang harus diabaikan. Jangan pernah berpikiran bahwa setelah menikah kewajiban belajar sudah selesai dan bahwa dengan bersuami maka seluruh urusan harus digantungkan pada kehendak suami. Perempuan memiliki potensi yang tidak kecil baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Jangan dikerdilkan hanya karena sudah bersuami.

Belajar dari pengalaman Bunga juga, jika karena hal tertentu, istri terpaksa menggugat cerai suami, mestinya persoalan harta bersama juga dimintakan kepada Pengadilan Agama untuk memutuskannya, sehingga setelah itu tidak ada kesulitan mengurus pembagiannya. Bagaimanapun juga, meski sebisa mungkin harus dihindari dan jangan pernah dicita-citakan, pada suatu kondisi tertentu, perceraian merupakan jawaban terpaksa harus ditempuh. Jangan tergesa-gesa, dalam arti hanya menuruti emosi ingin segera bercerai, melainkan urus juga soal harta bersama demi kesejahteraan masing-masing pihak, termasuk anak-anak.

*) Penulis adalah Peneliti pada Pusat Studi Gender dan dosen di STAIN Tulungagung.

Site protected by VNetPublishing.Com Web Security Tools